SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh : Muamar

Pembuktian dalam proses penegakan hukum pidana sejatinya telah dimulai dari proses pengumpulan bahan dan keterangan (PULBAKET) dan jika diindikasikan bahwa suatu laporan dan/atau pengaduan merupakan suatu tindak pidana maka penyidik POLRI maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) dapat meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Penyidikan merupakan suatu tahapan untuk mencari dan menemukan alat bukti yang mendukung bahwa telah terjadi suatu tindak pidana lingkungan.

Secara teoritis terdapat beberapa sistem pembuktian yang kita kenal. Sistem pembuktian tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1.      Conviction Raisonee

Dalam sistem pembuktian ini hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi factor keyakinan hakim dibatasi dengan dukungan – dukungan dan alasan yang jelas. Haki berkewajiban menguraikan, menjelaskan alasan – alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan yang dapat diterima secara akal dan bersifat yuridis. Sistem ini oleh Andi Hamzah disebut dengan sistem bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan – alasan keyakinannya (vrije bewistheorie, atau disebut juga sebagai jalan tengah beradasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu dan terpecah menjadi dua jurusan yakni pertama berdasarkan atas keyakinan hakim (conviction in time) dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara negative (negatief wetteliejk bewistheorie). Kesamaan keduanya adalah adalah sama – sama berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah. Keyakinan hakim harus didasarkan pada suatu kesimpulan (conclusive) yang logis, yang tidak didasarkan pada undang – undang tetapi ketentuan – ketentuan berdasarkan ilmu pengetahuan hakim itu sendiri, tentang pilihannya terhadap alat bukti yang dipergunakan, sehingga menurut undang – undang telah ditentukan secara limitative dan harus diikuti oleh keyakinan hakim. Sistem ini bertitik tolak pada keyakinan hakim dan pada pembuktian berdasarkan undang – undang secara negative

2.      Pembuktian menurut undang – undang secara positif (positief wattelijk bewisjstheorie)

 Suatu pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan semata – mata (conviction in time). Hal mana keyakinan hakim tidak berarti, dengan suatu prinsip berpedoman pada alat bukti yang ditentukan dalam undang – undang. Hakim tidak lagi berpedoman pada hati nuraninya, jadi hakim berfungsi sebagai robot dari pelaksana undang – undang. Kebaikan dari sistem ini, yakni hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan berbagai alat bukti yang sah oleh undang – undang. Sehingga aspek pertama hakim mengesampingkan factor keyakinan semata – mata dan berdiritegak dengan nilai pembuktian objektif tanpa memperhatikan subjektivitas. Namun sistem ini tidak lagi dianut karena mengandalkan pembuktian berdasarkan undang – undang dan mengabaikan keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman yang mungkin juga mempunyai kesamaan dengan masyarakat secara luas.

3.      Pembuktian menurut undang – undang secara negative (negatief wettelijk bewisjtheorie)

Pada sistem ini pembuktian merupakan akulturasi atau gabungan dari sistem pembuktian menurut undang – undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Sistem merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstrem. Dalam pembuktian ini bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang. Sehingga keyakinan hakim dibangun atas dasar bukti yang sah dan timbulnya keyakinan hakim bahwa terdakwa betul – betul salah.

Dipakainya sistem ini menurut Wirjono Prodjodikoro mempunyai dua alasan. Yang pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa, untuk menjatuhkan pemidanaan, janganlah hakim menjatuhkan pidana karena ketidakyakinannya terhadap kesalahan terdakwa. Kedua adalah berfaedah, jika aturan hukum yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan – patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melaksanakan peradilan.

Aktualisasi dari dipakainya sistem ini dimuat dalam pasal 183 KUHAP, yakni kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar – benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Sistem ini meminimalkan penyalahgunaan kewenangan hakim serta dapat dicapainya kebenaran sertat tegaknya keadilan

Dalam proses pembuktian yang tidak hanya menjadi domain Jaksa Penuntut Umum, Pengcara dan Hakim dalam persidangan. Namun jauh sebelum itu proses pembuktian untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana perlu dilakukan ditindakan atau tahapan-tahapan yang antara lain:

Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang.

Syarat untuk Penyelidikan/PULBAKET

Dimulainya suatu tindakan PULBEKT didahului dengan adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup dengan kemungkinan :

            1.         kedapatan tertangkap tangan (psl 1 butir 19 KUHAP)

            2.         karena laporan (psl 1 butir 24 KUHAP)

            3.         karena pengaduan (psl 1 butir 25 KUHAP)

            4.         diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca surat kabar, dengar radio dll.

Laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh pelapor/pengadu harus diajukan tertulis dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu. Sedangkan untuk laporan atau pengaduan yang disampaikan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan juga penyelidik (Pasal 103 ayat 1 dan 2 KUHAP)

Dalam melakukan penyelidikan, penyelidik wajib menunjukan tanda pengenalnya dan dalam melaksanakan penyelidikan penyelidik juga melakukan koordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik (Pasal 104 & 105 KUHAP)

Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Koordinasi Penyidikan

Atas ditingkatkan status penyelidikan/pulbaket menjadi penyidikan, maka Penyidik PNS LH melaporkan kepada penyidik POLRI dalam rangka koordinasi dan pengawasan.

Alat Bukti dalam Tindak Pidana LH

Alat bukti yang sah dalam pasal 96 UU No.32 Tahun 2009 antara lain :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa; dan/atau
6. dan alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang – undangan;

1. keterangan saksi

keterangan saksi dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana lingkungan hidup merupakan alat bukti yang utama. Oleh karena itu pentingnya kualitas saksi yang menjadi bagian dari alat bukti wajib diperhatikan dengan cermat oleh penyelidik maupun penyidik. Kualitas saksi yang dapat dipakai dalam pembuktian harus memenuhi persyaratan adalah saksi yang melihat, mendengar atau pengalamannya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan seorang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) dan keterangan yang berdasarkan atas keterangan orang lain pun tidak dianggap sebagai saksi

cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus dapat berhubungan dan mempunyai relevansi dengan alat bukti yang lain, sehingga dapat tergambarkan suatu rangkaian kejadian atau keadaan tertentu. Penilaian keterangan saksi ini dapat diperhatikan dengan melihat:

1. persesuaian antara keterangan saksi
2. persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain
3. alasan saksi memberikan keterangan tertentu

macam – macam saksi

1. saksi a charge (saksi yang memberatkan). Menurut praktik peradilan yang sudah berjalan selama ini, saksi a carge biasanya diajukan oleh jaksa

2. saksi a de charge (saksi yang meringankan). Menurut praktik peradilan saksi ini biasanya diajukan oleh tersangka untuk meringkan dirinya atas dakwaan yang timpakan kepadanya.

3. saksi mahkota. Secara normatif pengaturan tentang saksi mahkota tidak diatur dalam KUHAP. Pada hakikatnya saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan suatu mahkota. Dengan demikian beradasarkan visi praktik peradilan, asasnya saksi mahkota mempunyai dimensi sebagai berikut:

§  Bahwa saksi mahkota adalah juga seorang saksi, dalam konteks ini berarti saksi mahkota oarang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. Penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (pasal 1 angka 26 KUHAP)

§  Bahwa saksi mahkota diambil dari salah satu tersangka/terdakwa, dengan demikian seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, beradasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 14) atau terdakwa yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan (pasal 1 angka 15 KUHAP). Hal ini mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana sehingga pelaku/tersangka/terdakwa lebih dari satu orang dan saksi tersebut salah seorang yang tersangka/terdakwa yang peranannya paling kecil artinya bukan pelaku utama dan

§  Bahwa saksi tersebut kemudian diberi mahkota. Dalam konteks ini berarti bahwa saksi diberikan kehormatan berupa perlakuan istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana yang dimana ia terlibat didalamnya.

2. keterangan Ahli

berbeda dengan keterangan saksi yang harus melihat kejadian suatu tindak pidana, keterangan ahli tidak harus melihat suatu tindak pidana terjadi. Sebab landasan untuk seorang ahli memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam bidang tertentu. Ini diatur dalam pasal 133 KUHAP. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup ahli bisa saja seseorang yang mempunyai kualifikasi dibidang lingkungan, chemical, maupun bidang – bidang lain yang terkait erat dengan pidana lingkungan hidup.

3. Alat bukti surat

Alat bukti surat sebagaimana yang dimuat dalam pasal 186 KUHAP yakni : surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dilakukan dengan sumpah. Dapat dianggap sebagai bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni, suatu berita acara yang memuat tentang keterangan tentang terjadinya suatu tindak pidana lingkungan hidup. Surat yang berbentuk ketentuan peraraturan perundang – undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat yang memuat tentang struktur organisasi perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup, notulensi rapat suatu perusahaan.

Nilai pembuktian kekuatan surat dari segi formal merupakan alat bukti yang sempurna, dari aspek materiil mempunyai kekuatan mengikat. Dan hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut, dengan azas keyakinan hakim dan asas batas mininum menurut pasal 187.

4. Alat bukti petunjuk

Pengertian petunjuk adalah kejadian atau keadaan, yang karena persesuainnya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini dapat diperoleh dari :

·         Keterangan saksi

·         Surat

·         Keterangan terdakwa

Namun dipakainya petunjuk sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa suatu tindak pidana lingkungan hidup telah terjadi tidaklah bersifat mengikat, tergantung dari kebijaksanaan hakim dalam menilai antara kesusaian petunjuk dengan alat bukti yang lain, sperti kesusaian petunjuk dengan keterangan saksi, keterangan ahli, maupun bukti – bukti yang lain.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti mencakup keterangan atas pengakuan bahwa ia melakukan suatu tindak pidana maupun pengingkarannya atas suatu tindak pidana. Keterangan terdakwa ini meliputi keterangan yang dinyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau alami sendiri. Apabila keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti  yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Selain daripada itu keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri

Seringkali dalam praktek peradilan terdakwa mencabut keterangan yang ia sampaikan kepada penyidik pada saat proses penyelidikan maupun penyidikan, hal ini harus berdasar pada suatu alasan yang logis dan mempunyai dasar, misalnya bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tersangka atau terdakwa ditekan secara fisik maupun psikis, sehingga ia tidak bebas menyampaikan keterangan sebagaimana yang diharapkannya. Namun apabila pencabutan keterangan terdakwa tidak berdasar dan tidak logis adalah tidak dibenarkan oleh hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa yurisprudensi yang dipedomani oleh praktek peradilan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 23 februari 1960, No.229 K/Kr/1959 yang menjelaskan : pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa

f.       alat bukti lain

yang dimaksud dengan alat bukti lain dalam penjelasan Pasal 95 huruf antara lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data rekaman atau informasi yang dapat dibaca, dilihat dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau di baca.

Alat bukti ini merupakan perluasan dari apa yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Perluasan alat bukti yang dimuat dalam UU 32 Tahun 2009 merupakan adaptasi dari perkembangan teknologi sehingga cara orang/badan hukum melakukan tindak pidana berkembang sehingga diperlukan perluasan alat bukti. Alat bukti ini bisa berbentuk pesan secara elektronik atau hal lain yang diatur dalam UU yang terkait, misalnya UU ITE, UU Telekomunikasi dll. Yang sebelumnya dalam KUHAP hanya bisa dijadikan sebagai petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana lingkungan hidup.

PROGRESIFITAS UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh : Muamar[1]

PENDAHULUAN

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan hidup telah menjadi perhatian bersama warga dunia. Sikap concern warga dunia terhadap lingkungan hidup diimplementasikan dengan diselenggarakan konferensi Stockholm 1972. Konferensi ini merupakan tonggak bersejarah bagi perkembangan hukum lingkungan.

Menelisik historisitas hukum lingkungan, sejatinya persoalan ini sudah pernah diatur dizaman dulu. Ini bisa kita lihat dari peraturan zaman romawi tentang jembatan air (aqueducts)[2]. Dalam kitab Suci Al-Qur’an juga dikatakan bahwa” telah tampak kerusakan dibumi dan dilautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia”. Ini merupakan suatu penegasan bahwa manusia memberikan andil besar terhadap perusakan lingkungan hidup.

Indonesia sebagai Negara yang berposisi diantara dua benua dan dua samudera serta wilayah yang dikelilingi oleh gunung berapi rentan terhadap bencana alam dan persoalan lingkungan lainnya. Atas dasar itulah pasca konferensi Stockholm kesadaran pemerintah tentang perlindungan lingkungan hidup meningkat, ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seiring berjalan waktu Undang-Undang No.4 Tahun 1982 dirasa tidak mampu mengadaptasi persoalan lingkungan yang semakin kompleks, maka pemerintah menggantikannya dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang No.23 Tahun 1997 terdiri dari 11 Bab dan 52 Pasal. Inipun dianggap tidak mampu bersifat elastis terhadap persoalan lingkungan sehingga diganti dengan Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PEMBAHASAN

Beberapa perbedaan mendasar dan mencerminkan progresifitas UU No.32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

a.      Definisi tentang Pencemaran Lingkungan Hidup;

b.      Definisi tentang Perusakan Lingkungan Hidup;

c.       Instrumen KLHS;

d.      Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah

e.      Pendayagunaan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana;

f.        Penegakan hukum terpadu;

PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Definisi pencemaran lingkungan dalam Undang-undang No.23 Tahun 1997 yakni “masuk atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya;[3]

Definisi pencemaran lingkungan hidup dalam undang-undang No.32 Tahun 2009 adalah : “masuk atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”[4]

Jika dicermati secara detail, ada perbedaan mendasar tentang definisi pencemaran lingkungan hidup dalam UU No.23 Tahun 1997 dengan UU No.32 Tahun 2009. Perbedaan tersebut adalah:

1.       UU No.23 Tahun 1997 inti dari definisi pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup, dll sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya;

2.      UU No.32 Tahun 2009 inti dari definisi pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup, dll sehingga sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

Pada UU No.23 Tahun 1997 pengertian “…………sehingga kualitas lingkungan turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya..”

Konsekuensi yang muncul akibat pengertian tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya menimbulkan multitafsir antara aparat penegak hukum sehingga hakim menjadi sangat bebas dalam memaknai tentang pencemaran lingkungan hidup dan berakibat pada banyaknya kasus yang diputus bebas (Vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (Oonslaag).

Untuk mengatasi diskresi hakim yang begitu besar dalam memaknai pencemaran lingkungan hidup maka UU No.32 Tahun 2009 mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup sebagai “…………masuk atau dimasukannya mahluk hidup dll sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam UU No.32 tahun 2009 definisi tentang pencemaran lingkungan hidup dibatasi pada melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri LH, sehingga hakim terikat pada criteria yang tetapkan dalam baku mutu lingkungan hidup dan tidak dapat menafsirkan lain dalam memutuskan suatu perkara.

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Perbedaan lain adalah definisi tentang perusakan lingkungan hidup, definisi ini dapat kita lihat sebagai berikut:

Perusakan lingkungan hidup dalam UU No.23 Tahun 1997 adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan[5].

Perusakan lingkungan hidup dalam UU No.32 Tahun 2009 adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui criteria baku kerusakan lingkungan hidup[6]

Pemaknaan perusakan lingkungan hidup dalam UU No.23 Tahun 1997 “……. Yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan merupakan suatu definisi yang abstrak serta tidak mempunyai batasan yang jelas. Ini turut memberikan andil untuk hakim bebas menafsirkan perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya berimplikasi pada putusan yang tidak berpihak pada lingkungan hidup.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka UU No.32 Tahun 2009 mendefinisikan perusakan lingkungan hidup sebagai “…………tindakan yang menyebabkan perubahan….sehingga melampaui criteria baku kerusakan lingkungan hidup”

Definisi yang rigid dan memberikan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup membuat hakim tidak bisa menafsirkan hukum dengan leluasa dan harus terikat pada definisi sebagaimana yang tercantum dalam UU No.32 Tahun 2009.

INSTRUMEN KLHS

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah instrumen baru dalam undang-undang no.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Definisi KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Dilihat dari definisi diatas KLHS merupakan suatu upaya preemptive yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih mengintegrasikan suatu kebijakan, rencana dan/atau program yang berwawasan lingkungan dan mendukung konsepsi pembangunan berkelanjutan.

KLHS dilaksanakan berdasarkan prinsip:[7]

a.      terpadu;

b.      berkelanjutan;

c.       fokus;

d.      transparan;

e.      akuntabel;

f.        partisipatif; dan

g.      iteratif.

Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dilakukan pada daerah atau wilayah yang berpotensi :[8]

a.      meningkatkan risiko perubahan iklim;

b.      meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati;

c.       meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;

d.      menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;

e.      mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;

f.        meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat; dan/atau

g.      meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

Berbeda dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang bersifat insidentil dan kasuistis, Kajian Lingkungan Hidup Strategis bersifat holistic dengan memadukan hal-hal yang bersifat lintas lembaga, isu dalam sebuah kebijakan, rencana dan/atau program. Ini dapat dimengerti karena berbagai lembaga cenderung membuat kebijakan bersifat sektoral. Dan dengan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis diharapkan lahir suatu kebijakan yang memadukan unsur ekonomi, social dan lingkungan yang pada akhirnya dapat menyelamatkan lingkungan.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009

Kelebihan hukum pidana dengan instrumen hukum lain : administrasi, perdata adalah terletak pada sifat penjeraan. Dimana orang (orang perseorangan dan/atau badan usaha berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum) akan ditimpakan pidana atau nestapa atas perbuatannya yang memenuhi unsur pidana dan mempunyai unsur kesalahan.

Berbeda dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak memuat ancaman minimum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum.

	Jenis Sanksi	UU 23/1997	UU 32/2009
PIDANA	Minimum	Tidak ada	1 tahun
	Maksimum	15 Tahun	15 tahun
DENDA	Minimum	Tidak ada	500 juta rupiah
	Maksimum	750 juta rupiah	15 miliar rupiah

Tabel perbandingan jenis sanksi pidana dan denda antara UU 23/1997 dengan UU 32/2009

Tujuan dari pembatasan hukuman minimum adalah hakim “dipaksa” untuk memvonis suatu perkara tindak pidana lingkungan hidup dengan mengacu pada batasan minimum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no.32 Tahun 2009. Sehingga diharapkan dari putusan tersebut melahirkan efek jera bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Selain jenis hukuman minimum yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2009, hal lain yang baru adalah perluasan alat bukti sebagai mana dimuat dalam pasal 96 :

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

a.      keterangan saksi;

b.      keterangan ahli;

c.       surat;

d.      petunjuk;

e.      keterangan terdakwa;dan/atau

f.        alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Alat bukti dalam huruf f merupakan alat bukti baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No.23 Tahun 1997. Perluasan alat bukti ini dipandang perlu sebab motif, alat untuk melakukan kejahatan lingkungan tidak terbatas pada hal-hal yang konvensional namun juga seiring perkembangan zaman telah maju .

Pengaturan tentang tindak pidana korporasi (baca : perusahaan) merupakan bukti progresifitas UU No.32 Tahun 2009. Korporasi sebagai subjek hukum (rechtpersoon) selain daripada manusia (persoonlijk) merupakan pelaku yang dominan dalam kejahatan lingkungan. Jarang kita melihat, mendengar bahwa perusakan dan/atau pencemaran dilakukan oleh orang perorang sebab motif orang melakukan kejahatan lingkungan adalah ekonomi.

Atas dasar itu UU No.32 Tahun 2009 mengatur pidana korporasi dalam pasal 116 :

1)      apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a.      badan usaha; dan/atau

b.      orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

2)     Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Secara teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability) merupakan suatu hal yang telah lama menjadi bahan diskursus. Korporasi sebagai subjek hukum dapat bertindak secara mandiri dalam melakukan perbuatan hukum (perjanjian, kontrak, dapat menuntut dan dituntut dipengadilan). Namun  sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (corporate criminal liability) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporsi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban pidana.  Disamping itu, mustahil untuk dapat menghadirkan di korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan.[9]

Secara praktek kesulitan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam upaya memidanakan korporasi adalah sulitnya mengidentifikasi niat jahat (mens rea) dan tindakan tertentu yang melanggar hukum (actus reus). Dalam rezim sistem hukum common law maupun civil law, sangat sulit untuk  dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (actus reus atau guilty act)[10] serta membuktikan unsur mens rea (criminal intent atau guilty mind)[11] dari suatu entitas abstrak seperti korporasi. 

Untuk mengidentifikasi unsur kesalahan (mens rea dan actus reus) dalam tindak pidana korporasi maka UU No.32 Tahun 2009 menggunakan doktrin Vicarius liability suatu doktrin yang membebankan suatu tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Doktrin ini juga disebut dengan pengalihan tanggung jawab. Syarat-syarat agar dapat diterapkan teori ini adalah terjadinya suatu hubungan kerja atau hubungan yang bersifat kontraktual. Suatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai rendahan dalam sebuah korporasi dan tindakan tersebut atas perintah dan/atau kebijakan perusahan maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum adalah Direktur dan korporasi. Sedangkan pegawai rendahan tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena hanya menjalankan perintah.

Syarat-syarat untuk dapat dipidananya direktur atas tindakan bawahan adalah dijalankan atau tidak business judgement rule yaitu suatu teori yang sangat popular untuk menjamin keadilan bagi para direktur yang mempunyai itikad baik. Penerapan teori ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai keadilan, khususnya bagi para direktur sebuah perusahaan terbatas dalam melakukan suatu keputusan bisnis.[12]

Tolak ukur agar direksi dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah pertama, memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar Kedua, tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik. Ketiga, memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.  Sehingga, apabila terbukti bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh direktur untuk memberlakukan suatu kebijakan korporasi yang didasarkan atas business judgment yang tepat dalam rangka meraih keuntungan sebanyak-banyaknya bagi korporasi, maka apabila ternyata tindakan yang diambil tersebut menimbulkan kerugian yang melahirkan pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dibebankan pada pribadi pengurus  (direksi atau pejabat korporasi lainnya), tetapi dibebankan pada korporasi.    Pertanggungjawaban oleh pengurus hanya dimungkinkan apabila terbukti terjadi pelanggaran duty of care dan duty of loyalty.[13]

KESIMPULAN

1.       Definisi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimuat dalam UU No.32 Tahun 2009 sangat jelas, dimana tolak ukur terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup mengacu kepada baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

2.      KLHS merupakan suatu upaya preemptive yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih mengintegrasikan suatu kebijakan, rencana dan/atau program yang berwawasan lingkungan dan mendukung konsepsi pembangunan berkelanjutan;

3.      Penegakan hukum lingkungan secara spesifik pidana lingkungan mengalami kemajuan, dimana dalam UU No.32 Tahun 2009 diatur tentang pidana minimum dan denda minimum;

4.      Perluasan alat bukti dalam pidana lingkungan hidup sebagaimana dimuat dalam pasal 96. Perluasan ini mengantisipasi perkembangan zaman yang semakin sophisticated;

5.      Pelaku pidana lingkungan hidup secara mayoritas dilakukan oleh korporasi, dan UU No.32 Tahun 2009 telah mengatur dalam pasal 116. Secara teoritis  pidana korporasi mengacu pada doktrin Vicarius liability.

---

[1] Muamar. Praktisi hukum lingkungan. Bekerja di Asdep Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Semasa kuliah pernah menjadi Presiden Mahasiswa UNIS Tangerang 2006-2008, 2008-2009 dan juga sebagai Ketua Dewan Wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Provinsi Banten 2006-2008. Tulisan ini pendapat pribadi dan tidak mewakili lembaga.

[2] Samsuharya Bethan, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional. hlm.106 

[3] Pasal 1 ayat 12 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

[4] Pasal 1 ayat 14 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[5]  Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[6]  Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

[7] Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis

[8] Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis

[9] Bismar Nasution, Makalah Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya, hlm.4

[10] Actus Reus atau guilty act  adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelaku bertanggung jawab secara pidana jika unsur mens rea juga turut terbukti.

[11] Mens rea atau gulty mind adalah salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, disebut juga dengan pengetahuan atau tujuan yang salah.

[12] Teori Business judgment rule mengalami perkembangannya sebagai yurisprudensi dalam Prinsip Common Law di Amerika dimulai dengan keputusan Lousianna Supreme Court, dalam kasus Percy V Millaudon pada tahun 1829. Lihat Dennis J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin, The Business judgment Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors, Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990, hal 4

[13] Bismar Nasution, Op.Cit, hlm.12